Seberapa Besar Pengaruh Dwell Time Terhadap Operasi Pelabuhan?

Menindak lanjuti artikel ini, ini, dan ini, saya ingin mencoba membuat kalkulasi sederhana tentang efek dari dwell time terhadap throughput pelabuhan. Seperti dijabarkan dari artikel ini, throughput dari pelabuhan tergantung dari kunjungan kontainer ke pelabuhan setiap tahunnya (Container visits per year); dan dwell time merupakan salah satu komponen untuk memperkirakan container visits per year ini. Dari perhitungan sederhana ini dan kriteria di dalamnya, bisa kita lihat bahwa peningkatan dwell time dari  4 hari menjadi 9 hari, dapat menurunkan container visits per year sampai dengan 55.6%. Tentunya hal ini sangat merugikan perekonomian Indonesia. Maka tidak heran, untuk mencapai level throughput yang sama dengan kondisi dwell time saat ini, operator pelabuhan terpaksa mencari lahan di sana sini untuk menampung kontainer (ground slots). Tapi seperti yang kita tahu, mencari lahan tak terpakai di jakarta,khususnya di Priok itu sangat susah dan mahal sekali. Jadi, lebih pilih mana sebagai solusinya, menurunkan dwell time atau menambah kapasitas? Tapi, sekali lagi saya tekankan bahwa ini hanya perhitungan sederhana dengan pengetahuan saya yang terbatas, jadi mohon dikoreksi kalau salah.

Sebagai tambahan, definisi dwell time dan pengaruhnya terhadap operasi terminal bisa dilihat di artikel ini

Repost : Peliknya Tanjung Priok

Banyak yang bilang bahwa Pelindo yang diuntungkan oleh kongesti di pelabuhan karena biaya penyimpanan barang. Saya rasa ini kurang tepat, dan RJ Lino menyampaikannya dengan cukup gamblang di artikel ini. Sejauh yang saya tahu juga, pendapatan utama operator pelabuhan memang dari jasa bongkar muat, jadi semakin tinggi throughput atau kontainer yang datang, operator semakin diuntungkan. Jika terjadi kongesti, dwelling time akan meningkat pesat dan mengakibatkan throughput kontainer menurun dengan signifikan. Jadi, kalau bicara soal kerugian, potential loss yang harus di tanggung oleh operator pelabuhan juga besar. Akhirnya, memang dibutuhkan kerelaan dari setiap stakeholder di pelabuhan untuk melepas ego masing-masing institusi supaya maslah kongesti di pelabuhan ini dapat teratasi.

_______________________________________________________________________________________

Proyek tol akses ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang belum selesai pengerjaannya, Jumat (31/5/2013). Pembangunan tol tersebut menyebabkan tersendatnya arus kendaraan. Kemacetan juga berdampak pada penurunan arus keluar masuk truk di Pelabuhan, dari rata-rata sebanyak 320 truk/jam menjadi hanya 280 truk/jam. | KOMPAS/HERU SRI KUMORO

KOMPAS.com – Persoalan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak selesai juga. Pelabuhan terbesar di Indonesia ini berulang kali didera persoalan kemacetan. Tidak hanya kemacetan di jalan raya, tetapi juga kemacetan di pelabuhan.

Sejak pekan lalu, Pelabuhan Tanjung Priok yang menampung 65 persen kegiatan ekspor impor mengalami kemacetan akut. Kali ini kemacetan pada arus peti kemas. Ribuan peti kemas menumpuk, sedangkan ribuan lainnya terus berdatangan. Dampak dari pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Repost : Bobroknya Birokrasi Jalur Merah Bea Cukai di Pelabuhan

Jika kita melihat penggalan cerita RJ Lino di artikel Transformasi IPC 1, bisa kita simpulkan bahwa memang bea cukai ini menjadi salah satu bottleneck produktivitas di pelabuhan, khususnya pelabuhan Tanjung Priok. Dulu mungkin masalah kinerja petugas bea cukai di gate ini tidak terlalu terekspos di media sehingga efek cambuk untuk memperbaiki diri kurang terasa. Sekarang, performa bea cukai di jalur merah sedang diekspos besar-besaran di media. Disaat traffic meningkat, performa bea cuka masih cenderung belum ada perubahan, akibatnya dwelling time menjadi tinggi, bahkan mencapai 9 hari (sebagai patokan, dwelling time di Singapura dan Rotterdam sekitar 1 hari). Akibatnya, para pengusaha menjerit karena menderita kerugian yang signifikan dan akhirnya mengadu pada media dan lembaga terkait. Saking parahnya masalah ini dan adanya saling lempar tanggung jawab, pejabat menteri keuangan bahkan harus turun langsung ke lapangan. Padahal ketika masalah gate di artikel sebelumnya, menteri keuangan cukup menelepon dirjen terkait saja dan masalah langsung bisa diatasi. Jika kondisinya seperti ini, bisa dibayangkan tekanan media yang sangat besar tertuju kepada direktorat ini. Setelah inspeksi mendadak yang dilakukan menteri keuangan, untuk saat ini, dirjen bea cukai membuka pelayanan sampai pukul 23.00 untuk mengurai masalah di jalur merah ini. Semoga kedepannya direktorat ini bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga harus berurusan dengan media dan menteri keuangan hanya karena prestasi, bukan sebaliknya. Akan tetapi, tidak cukup hanya direktorat ini saja, semua stakeholder di pelabuhan juga harus tetap melakukan continuous improvement dan bekerja sama untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Penjelasan tentang jalur merah dan proses impor disini dan disini

_________________________________________________________________________________________

Jakarta – PT Pelindo (Persero) mengungkapkan tingginya proses bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan banyaknya kontainer yang masuk Jalur Merah (JM) di otoritas kepabeanan.
Dwelling time merupakan total waktu yang diperlukan sejak kontainer keluar dari kapal yang datang hingga keluar dari pintu area pelabuhan.

Sebenarnya seperti apa mekanisme di Jalur Merah tersebut? Apa masalahnya?

Yard Storage Capacity : Dwell Time Affecting Terminal’s Bottom Line

The dwell time refers to the period a container is in the container yard from when is placed into stack until it leaves the terminal through vessel, road, rail, or barge. The dwell time is very important because if the dwell times is decrease, the yard capacity and the container turnover will increase at the same time. It will also affecting other factors in the terminal operation and if we manage to reduce the dwell time, in the end we will have less operational cost and more profit.

Rule of Thumb for Terminal Capacity

(Rule of thumb for yard equipment with certain condition)

(Rule of thumb for terminal capacity and infrastructure)